21
Jan
10

Asas-asas Hukum Pidana (UAS Komputer 3)


Bab I

PENDAHULUAN

Hukum pidana materiel yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu.Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam.

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata dan konkrit.Disini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak,atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.

Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut:

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara,karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana”.

Nyatalah bahwa hukum pidana (Materiel) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata”karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.

Moeljatno,seorang ahli sarjana hukum pidana indonesia bahwa hukum pidana Formil adalah hukumpidana sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

  1. Mentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau di lakukan dengan tidakdi sertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
  2. Menetrukan kapan dan dalam hal-hal apa jepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhkan pidana.
  3. Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

  1. Tempat dan Sifat Hukum Pidana

Adagium bahasa jerman,”Wo Kein Klager Ist,Ist Kein Richter,adalah jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim.

Munculah pengertian Hukum publik termasuk hukum pidana yang utama ialah kepentingan umum,bukanlah orang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum tetapi negara melalui alat-alatnyya.yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan. Hukum pidana Formil (Hukum acara pidana) corak hukum publiknya lebih nyata lagi dari pada hukum pidana materil karena yang bertindak menyidik dan menuntut adalah alat negara seperit Polisi atau jaksa jika terjadi pelanggaran hukum pidana.

Menrut Mackay tentang Asas Pokok pidana adalah:yang dapat dipidadana hanya pertama,orang yang melanggar hukum,ini adalah syarat mutlak (Condotio sine quanon),kedua bahwa perbuatan itu melanggar hukum ancaman pidana yang berupa Ultimum remedium setiap orang yang berpikir sehat akan dapat mengerti hal tersebut tidak berarti bahwa ancaman pidana tidak diadakan dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan terlalu jahat dari pada penyakit

  1. Pembagian Hukum Pidana Umum dan Khusus

Hukum pidana dapat di bagi atas hukum pidana di kodefikasikan dan yang tidak di kodefikasikan,artinya yang dimuat dalam kitab Undang-undang,sedangkan yang tidak dikodefikasikan,yaitu yang tersebar diluar kodifikasikan dalam perundang-undangan

Tersendiri.

Bab II

SEJARAH SINGKAT

HUKUM PIDANA DI INDONESIA

  1. A. Zaman VOC

Di daerah Cirebon berlaku papakeum cirebon yang mendapat pengaruh VOC.Pada tahun 1848 dibentuk lagi Intermaire strafbepalingen.Barulah pada tahun 1866 berlakulah dua KUHP di Indonesia:

  1. Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen (stbl.1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan eropa mulai 1 januari 1867.kemudian dengan Ordonasi tanggal 6 mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan Bumiputra dan timur asimg.
  2. Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede gelijkgestelde( Stbl.1872 Nomor 85),mulai berlaku 1 januari 1873.
  1. B. Zaman Hindia Belanda

Setelah berlakunya KUHP baru di negeri Belanda pada tahun 1886 dipikirkanlah oleh pemerintahan belanda yaitu 1866 dan 1872 yang banyak persamaanya dengan Code Penal perancis,perlu diganti dan disesuaiakan dengan KUHP baru belanda tersebut.Berdasarkan asas konkordansi (concrodantie) menurut pasal 75 Regerings Reglement,dan 131 Indische Staatsgeling.maka KUHP di negeri belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda harus dengan penyusaian pada situasi dan kondisi setempat.Semula di rencanakan tetap adanya dua KUHP,masing-masing untuk golongan Bumiputera yang baru.Dengan Koninklijik Besluit tanggal 12 April 1898 dibentuklah Rancangan KUHP golongan Eropa.Dengan K.B tanggal 15 Oktober 1995 dan diundangkan pada september 1915 Nomor 732 lahihrlah Wesboek van strafrecht voor Nederlandch Indie yang baru untuk seluruh golongann penduduk.Dengan Invoringsverordening berlakulah pada tanggal 1 Januari 1918 WvSI tersebut.

  1. C. Zaman Pendudukan Jepang

Dibandingkan dengan hukum pidana materiel,maka hukum acara pidana lebih banyak berubah,karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan.Ini diatur di dalam Osamu Serei Nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 sepetember 1942.

  1. D. Zaman Kermedekaan

Ditentukandi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 terse3but bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang (mulai 1946) pada tanggal 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang diseuakan dengan keadadn Negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie di ubah menjadi Wetboek van Stafrecht yang dapat disebut kitab Undang-undanhg Hukum Pidana (KUHP).

click more……Here!!!RANGKUMAN HUKUM PIDANA

Advertisements
20
Jan
10

Hukum dan Cybercrime

The General Assembly of United Nations, A/RES/55/63, 22 January 2001: Combating the criminal misuse of information technologies
“Recognizing that the free flow of information can promote economic and social development, education and democratic governance,” (Perlu diakui bahwa arus bebas Informasi dapat mendorong perkembangan Sosial dan Ekonomi, Pendidikan dan Pemerintahan yang Demokratis),

“Noting significant advancements in the development and application of information technologies and means of telecommunication,” (Perlu dicatat bahwa adanya kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan ala-alat telekomunikasi),

“Expressing concern that technological advancements have created new possibilities for criminal activity, in particular the criminal misuse of information technologies,” (Yang menjadikan keprihatinan bahwa kemajuan-kemajuan teknologi tersebut telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan teknologi informasi),

clik more…..Here

17
Jan
10

Perkembangan Hukum Perdata Indonesia

  1. A. Definisi E-Commerce

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (business to business) dan konsumen langsung (business to consumer), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Dapat juga diartikan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau directselling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver”. Ecommerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya2 operasional untuk kegiatan trading (perdagangan) Pada masa persaingan ketat di era globalisasi saat ini, maka persaingan yang sebenarnya adalah terletak pada bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan ecommerce untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi dalam bisnis inti.

Dengan aplikasi e-commerce, seyogyanya hubungan antar perusahaan dengan entitas eksternal lainnya (pemasok, distributor, rekanan, konsumen) dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah daripada aplikasi prinsip manajemen secara konvensional (door to door, one-to-one relationship). Maka ecommerce bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya.

Membangun dan mengimplementasikan sebuah system e-commerce bukanlah merupakan proses instant, namun merupakan transformasi strategi dan system bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan dan teknologi.

read more click here!!!

09
Nov
09

Cybercrime

Cybercrime

1-a-gsw_2008_logo1

Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime. TheU.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai:”…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution“. Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data“. Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal“.

Dari beberapa pengertian di atas, computer crime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih (Wisnubroto, 1999).

Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi kedua, perangkat komputer konvensional akan tergantikan oleh peralatan lain yang juga memiliki kemampuan mengakses internet.

Klo Mw JeLaZ click DIsinI cUeYZ!!!

09
Nov
09

Hukum Adat Indonesia

Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Toba
(Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Adat)

Pada  hakekatnya  perkembangan  hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat pendukungnya. Dalam pembangunan hukum nasional, peranan hukum adat sangat penting. Karena hukum nasional yang akan dibentuk, didasarkan pada hukum adat yang berlaku.
Hukum adat adalah hukum  tidak  tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan  peradaban manusia itu sendiri. Bila hukum adat yag mengatur sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya maka warganya sendiri  yang akan merubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari
keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pengetua adat.
Hukum  adat  mengalami  perkembangan karena adanya interaksi sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Persintuhan itu mengakibatkan perubahan yang dinamis terhadap hukum adat.
Selain tidak terkodifikasi, hukum adat itu memiliki corak :

Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisionil.

Bahwa peraturan hukum adat umumnya oleh rakyat dianggap berasal dari nenek  moyang yang legendaris (hanya ditemui dari cerita orang tua).

Hukum adat dapat berubah Perubahan dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan- peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian itu akan bertentangan dengan sifat adat istiadat yang  suci dan bahari. Akan tetapi perubahan terjadi  oleh pengaruh kejadian-kejadian  , pengaruh peri kedaan hidup yang silih
berganti-ganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan oleh pemangku adat (terutama oleh kepala-kepala) pada situasi tertentu dari  kehidupan sehari-hari; dan peristiwa-peristiwa demikian ini,  sering dengan tidak  diketahui berakibat pergantian, berubahnya peraturan adat dan kerap kali orang sampai menyangka, bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi kedaaan-keadaan baru.
Kesanggupan hukum adat menyesuaikan diri.
Justru karena pada hukum adat terdapat sifat hukum tidak tertulis dan tidak
dikodifikasi, maka hukum adat (pada masyarakat yang melepaskan diri dari ikatan- ikatan tradisi dan dengan cepat berkembang modern) memperlihatkan  kesanggupan untuk menyesuaikan diri dan elastisiteit yang luas.

Baca selengkapnya disini !!!

03
Nov
09

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia

hamadalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia besar dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

Contoh hak asasi manusia (HAM):

  • Hak untuk hidup.
  • Hak untuk memperoleh pendidikan.
  • Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
  • Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
  • Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
03
Nov
09

Kasus KPK

KASUS KPK

kpk
Pembentukan tim pencari fakta dugaan rekayasa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah patut disambut baik. Tapi tim ini harus bekerja maksimal agar khalayak tidak semakin kecewa. Tidak sekadar menelisik kriminalisasi dua tokoh antikorupsi ini, mereka perlu pula merekomendasikan agar pejabat kepolisian dan kejaksaan yang bersalah diberi sanksi setimpal.

Khalayak kesal lantaran dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi itu dijerat tanpa bukti memadai. Mereka dituduh menyalahgunakan wewenang, padahal KPK memang berwenang menyadap dan memerintahkan pencekalan. Bibit dan Chandra semula juga disangka menerima suap, tapi belakangan dituding hanya memeras. Semua tudingan ini mengada-ada karena mereka mengaku tidak pernah menerima duit dari Anggoro Widjojo, buron kasus korupsi pengadaan radio komunikasi di Departemen Kehutanan.

Baik penyalahgunaan wewenang maupun pemerasan merupakan delik yang lentur, amat bergantung pada penafsiran penyidik. Artinya, penegak hukum bisa saja nekat membawa Bibit-Chandra ke pengadilan sekalipun hanya berbekal indikasi, bukan bukti kuat. Cara seperti ini jelas melecehkan rasa keadilan masyarakat. Kenapa polisi terkesan lebih getol mencari-cari kesalahan kedua pejabat KPK itu dibanding memburu koruptor?

Publik semakin marah setelah beredar transkrip rekaman percakapan Anggodo, adik Anggoro, dengan pejabat Kejaksaan Agung. Dari transkrip ini, semakin kuatlah dugaan adanya persekongkolan antara petinggi kejaksaan dan kepolisian untuk mengerdilkan KPK lewat kriminalisasi Bibit-Chandra. Anehnya, Jaksa Agung dan Kepala Polri tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pejabat yang muncul atau disebut-sebut dalam transkrip itu. Polisi malah memperlihatkan arogansi dengan menahan kedua pejabat nonaktif KPK itu.

Itu sebabnya, tim independen bentukan Presiden Yudhoyono tidak akan menyelesaikan masalah jika hanya berkonsentrasi pada kasus Bibit-Chandra, bahkan sekalipun keduanya kemudian dibebaskan. Tim verifikasi yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution ini harus pula mengusut pejabat kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam persekongkolan. Perlu juga dipastikan apakah Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji merestui atau setidaknya mengetahui dan kemudian membiarkan dugaan rekayasa itu.

Jika ternyata keduanya terlibat, jangan ragu tim independen mengusulkan kepada Presiden agar mereka dicopot dari jabatannya. Rekomendasi seperti ini penting buat meredakan konflik antara KPK dan kepolisian-kejaksaan. Harus diakui, dua lembaga penegak hukum konvensional itu setengah hati menerima kehadiran KPK sebagai superbody. Bahkan ada pejabat kepolisian yang berupaya menyepelekan komisi antikorupsi ini dengan sebutan cicak, dan menyebut lembaganya sendiri sebagai buaya.

Hanya dengan tindakan drastis, independensi dan keberanian KPK bisa dipulihkan. Lembaga ini akan bekerja normal bila ada jaminan tidak direcoki lagi oleh kepolisian dan kejaksaan, yang keduanya berada di bawah kendali Presiden. Inilah pentingnya sikap tegas Presiden Yudhoyono. Jika ia mengaku siap berdiri di depan melawan pembubaran KPK, sikap yang sama seharusnya diambil terhadap setiap upaya pengerdilan lembaga ini




Advertisements
May 2018
M T W T F S S
« Jan    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031